Sumenep Metro Jatim;
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, membantah tudingan telah melakukan penggelembungan atau mark up data warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tudingan bahwa Pemkab melakukan mark up data DTKS tidak benar, karena data yang kami sajikan merupakan hasil verifikasi langsung di lapangan,” kata Sekretaris Dinsos-PPPA Kabupaten Sumenep, Kusmawati, di Sumenep, Kamis (17/4) lalu.
Ia menjelaskan, perbedaan antara data milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan milik Pemkab Sumenep kemungkinan terjadi karena perbedaan waktu rilis. Misalnya, BPS merilis data pada bulan Desember, sementara Dinsos merilis data DTKS pada bulan Maret.
“Jangankan beda bulan, beda hari saja bisa memengaruhi, karena data DTKS itu fluktuatif dan selalu kami perbarui,” ujar Sekdis
Kusmawati juga membantah tudingan dari sejumlah mahasiswa bahwa perbedaan data tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ia menegaskan, pihaknya siap melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan, namun menolak tuduhan adanya rekayasa data.
“Kalau ada yang salah, akan kami koreksi. Tapi kalau dikaitkan dengan kepentingan politik atau kelompok tertentu, itu sama sekali tidak benar,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Kamis pagi, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menggelar unjuk rasa di dua lokasi, yakni Kantor Dinsos-PPPA dan DPRD Kabupaten Sumenep. Mereka menyoroti perbedaan signifikan antara data kemiskinan versi BPS dan data DTKS yang dimiliki Pemkab Sumenep.
Menurut Ketua BEMSU Moh Syauqi, data yang dirilis Pemkab Sumenep melalui DTKS mencatat 277.000 kepala keluarga (KK) miskin atau sekitar 647.000 jiwa. Sementara itu, BPS Sumenep mencatat hanya 196.420 KK.
“Dengan perbedaan ini, maka patut diduga ada rekayasa. Bisa jadi BPS yang benar, sedangkan Dinsos sengaja menaikkan data demi meraup keuntungan dan kepentingan tertentu,” ucap Syauqi.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk turun tangan menyelidiki persoalan tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait, khususnya Dinsos-PPPA.
Aksi damai yang berlangsung di dua titik tersebut dikawal oleh 60 personel Polres Sumenep. Unjuk rasa berjalan tertib tanpa insiden."cetusnya. (Rosi)
