Trenggalek, Metro Jatim;
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tidak mencapai target 100%. Hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi yang digelar oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek pada Kamis (6/3/2025). Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 95,37% dari target yang ditetapkan.
Dari target pendapatan sebesar Rp293 miliar, realisasi yang tercatat hanya Rp281 miliar. Salah satu penyebab utama ketidaktercapaian target ini adalah kinerja sektor rumah sakit. Dari target Rp140 miliar, rumah sakit hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp128 miliar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaan sektor kesehatan dalam mendukung pendapatan daerah.
Selain itu, rapat evaluasi ini juga membahas kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Trenggalek dalam mengoptimalkan pendapatan di tengah keterbatasan anggaran. Efisiensi anggaran diharapkan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, muncul wacana peminjaman daerah untuk menutupi kekurangan anggaran. Namun, opsi ini menuai perdebatan mengingat pengalaman sebelumnya terkait pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit. Beberapa anggota DPRD menilai bahwa langkah ini berisiko menambah beban keuangan daerah jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Pemkab Trenggalek berencana menggelar rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak rumah sakit. Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan strategi keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Mugianto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus cermat dalam merancang strategi keuangan agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. "Kami harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi keuangan daerah," ujarnya.
Situasi ini menjadi tantangan serius bagi Pemkab Trenggalek dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait dinilai krusial untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. (wawan/R)
