Trenggalek, Metro Jatim;
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek melaksanakan fungsi pengawasannya dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pada 13 Maret 2025. Langkah ini dilakukan guna memastikan program-program daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan antara lain penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pantai Konang, Panggul, permasalahan di Desa Nglebeng, Panggul, serta Desa Sidomulyo, Pule. Selain itu, persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan juga turut dibahas.
Anggota Komisi I DPRD Trenggalek, Iqmal Eaby Mugy Mahawidya, menegaskan bahwa seluruh OPD yang dipanggil telah memberikan klarifikasi terkait isu yang dibahas. Ia mengimbau agar setiap program daerah terus diawasi dan disalurkan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
“Kami mengimbau agar program dari daerah benar-benar dikawal secara maksimal dan disalurkan sesuai dengan perencanaan. Hal ini penting agar menjadi pembelajaran bagi seluruh desa dan lebih berhati-hati dalam menjalankan program,” ujar Iqmal, politisi muda Partai Demokrat.
Lebih lanjut, Iqmal menekankan pentingnya pembinaan di tingkat desa untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi program secara maksimal. “Pembinaan di jajaran desa harus terus digencarkan agar pemahaman dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian dari tugas Komisi I DPRD Trenggalek untuk memastikan kinerja OPD mitra dalam melaksanakan program pemerintah berjalan efektif dan efisien.
Dengan adanya pengawasan ini, DPRD Trenggalek berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Wwn)
