Jombang, Metro Jatim;
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penerimaan PBB-P2 dan pendataan massal PBB-P2 di Selasar Wonosalam, (19/9). Ini dilakukan sebagai langkah percepatan pembayaran dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan ini diapresiasi oleh Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M yang hadir didampingi Kepala Bapenda Hartono S. Sos., M.M., dan pewakilan Kejaksaan Negeri Jombang. Monev diikuti seluruh Camat beserta koordinator wilayah dan koordinator lapangan pendataan massal PBB-P2.
”Melalui forum ini kami memberikan motivasi dan warning kepada Camat agar penerimaan PBB-P2 dan pendataan massal PBB-P2 cepat selesai,” kata Hartono.
Dalam monev kali ini ada dua agenda. Percepatan pembayaran dan pendataan massal tahap satu dan kedua. Karena jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun ini sudah berlalu atau pada Juni lalu tepatnya.
”Mindset masyarakat sudah tertanam September ini jatuh tempo, tetapi tahun ini menjadi Juni, sehingga kita harus mengubah mindset itu,” tambah Hartono.
Tahun ini Pemkab Jombang sudah menargetkan PAD bersumber PBB-P2 sebesar Rp 48,5 miliar setelah dilakukan perubahan APBD 2024. Sedangkan tahun lalu, targetnya Rp 41 miliar, paparnya.
”Monev penerimaan dan pendataan ini saling berkaitan,” tutur Kepala Bapenda Hartono.
Untuk pendataan massal, ditegaskan Kepala Bapenda Jombang ada dua tujuan. Pertama, mengetahui kondisi rill tanah dan bangunan. ”Jadi di SPPT yang dulunya tanah saja, sekarang sudah diketahui, selain tanah ternyata ada bangunannya, kedua mengetahui pemecahan objek pajak,” jelas Hartono.
Dijelaskan pula, pendataan massal juga sebagai upaya untuk meningkatan PAD dari sektor PBB-P2. Itu dibuktikan, di Kecamatan Kudu. Pendataan tuntas 100 persen.
”Awalnya ada 20.000, SPPT tahun depan menjadi 25.000, jadi ada peningkatan,” ungkapnya.
Dengan Monev ini, juga diharapkan agar pendataan tuntas sesuai target akhir Oktober. Mengingat tahap pertama dan kedua sampai saat ini masih berjalan.
”Tahap pertama persentasenya 70 persen, sedangkan pendataan massal tahap kedua 50 persen,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo mengapresiasi langkah Bapenda Jombang. Pj Bupati berharap setelah monev, seluruh Camat aktif turun ke lapangan. Memastikan ke setiap desa. Ini dilakukan agar pembayaran PBB-P2 tahun ini tak ada yang menunggak.
”Jadi ini merupakan tanggungjawab bersama, apa yang sudah diamanahkan kepada seluruh Camat harus dikerjakan,” tutur Pj Bupati Teguh Narutomo.
Salah satunya melakukan percepatan ke tingkat desa. ”Memastikan, apakah ini menjadi tanggungjawab pemungut atau masih berada di Wajib Pajak,” tambahnya.
Dengan begitu, akhir bulan ini bisa dilakukan evaluasi. ”September ini akan diselesaikan di Bapenda dengan kajian bersama kejaksaan (Kejari Jombang),” pungkas Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo. (Hsn)
