Jombang, Metro Jatim;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang Gelar Forum Konsultasi Publik dalam upaya meningkatkan kualitas Layanan yang Akuntable, Transparan dan Berkualitas, Kamis (22/8/2024).
Selain itu penyelenggara pelayanan publik perlu mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat penerima layanan maupun stakeholder terkait guna perbaikan layanan menuju pelayanan prima.
Kegiatan diselenggarakan di Ruang Pertemuan BPKAD Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Kepala BPKAD dengan dihadiri oleh berbagai elemen antara lain ; OPD, Akademisi, KPP Pratama, Perbankan, Kecamatan, BPN, BPJS Kesehatan, Organisasi wanita dan stakeholder lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dimana Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh, SE, M.Si menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara pelayanan publik dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik.
“Selain itu membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima,” jelasnya.
Lebih lanjut menurut Kepala BPKAD Jombang kegiatan ini dapat mengoptimalkan jejaring, aspirasi, keluhan dan masukan dari masyarakat pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik yang ada di BPKAD Kabupaten Jombang.
“Dengan kegiatan ini diharapkan pula Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk BPKAD Jombang Tahun 2024 dapat meningkat dari tahun sebelumnya,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab yang antara lain dari peserta mengusulkan; adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, percepatan waktu pelayanan, optimalisasi pengelolaan BMD, peningkatan kapasitas OPD pada proses penyusunan dokumen anggaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Selain ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan peserta FKP juga memberikan saran agar pada website BPKAD Jombang ada penambahan fitur untuk pengaduan layanan dan mengupdate regulasi terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset agar ditayangkan melalui website BPKAD.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik diakhiri dengan penanda tangan Berita Acara Hasil FKP dari beberapa peserta antara lain dari; Inspektorat, DPMD, Bagian Organisasi, Akademisi, Perbankan dan Pejabat struktural di lingkup BPKAD. (Diki/Hsn)
