Kediri, metrojatim.com.;
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri dalam rangka pengawasan laksanakan sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching pemetaan kerawanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 pada Minggu, (18/08/2024) bertempat di Grand Surya Hotel.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I., MH., dalam sambutannya ia mengungkapkan pentingnya pemetaan kerawanan di setiap wilayah untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Kediri.
Zuhri mengatakan, “Histori pengalaman yang sudah dilakukan di Kabupaten Kediri terkait dengan penyelenggaraan kontestasi pemilukada, yaitu ada beberapa hal sebenarnya dari dimensi kontestasi yang ada di IKP, ada dimensi politik sosial, dimensi penyelenggaraan, dan dimensi partisipasi ini hampir semuanya pernah terjadi di Bawaslu,” terangnya.
Diantara temuan yang cbpaling menonjol adalah ketidaksesuaian hasil rekapitulasi suara antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Petugas Pemilihan tingkat kecamatan/desa (PKD) Kabupaten Kediri.
“Kami menemukan ada ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi PKD Bawaslu dengan data dari PPS, dan PPK KPU Kabupaten Kediri pada saat Pemilu 2024 kemarin sehingga diputuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Lagi (PSL),” ujarnya usai kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching pemetaan kerawanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2024,
Selain adanya temuan, ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi, evaluasi pada Pemilihan Presiden, dan Legislatif 2024. Bawaslu Kabupaten Kediri juga mencatat adanya temuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kediri tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu.
”Ada 2 ASN di Kabupaten Kediri yang telah kita rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” terang Saifuddin.
Sebagai upaya antisipasi adanya temuan pada saat Pemilu 2024 tersebut. Kata Saifudin pihaknya dalam hal ini Bawaslu telah berupaya meningkatkan SDM para pengawas di lapangan untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan. Kemudian memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada ASN, TNI, Polri dan perangkat desa ataupun kecamatan agar tidak terlibat dalam politik praktis saat Pilkada serentak 2024 mendatang.
Kita melakukan kegiatan sosialisasi tidak hanya di tingkat daerah melainkan juga di tingkat kecamatan, maupun desa dengan mengundang stakeholder setempat,” Katanya.
Tamu undangan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan bertema launching pemetaan kerawanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 diantaranya Gakumdu, Kesbangpol, Kominfo, KPU, dan media.
Tidak hanya sekedar launching, Bawaslu juga mengajak audience untuk berdiskusi tentang pemetaan Pemilukada dengan mendatangkan nara sumber dari akademisi, Dr Nur Solikin, MMA dari UNP Kediri, dengan materi Indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah Tahun 2024.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Kediri mengajak para tamu undangan untuk menyaksikan launching titik kerawanan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Zoom.
Sementara itu, Siswo Budi Santoso, Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pencegahan Parmas dan Humas mengatakan, pemetaan kerawanan sangatlah penting. Pasalnya, ke depan tidak pernah ada yang mengetahui dalam politik.
“Pemetaan kerawanan antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda, karena kultur sosial politiknya juga berbeda. Inilah yang membuat dari masing-masing Bawaslu itu akan mempunyai analisis dari pemetaan kerawanan yang berbeda-beda pula,” paparnya.
Ia berharap bahwa pelaksanaan pemilihan khususnya di Kabupaten Kediri bisa berjalan aman tertib lancar.
“Pemetaan kerawanan ini bisa menjadikan Kabupaten Kediri kondusif dan sukses dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2024,” pungkas Siswo Budi Santoso. (Fran)
