Madiun, Metro Jatim;
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun telah mengadakan rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Bupati Madiun tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 diruang Sidang gedung DPRD Kabupaten Madiun Jalan Panglima Sudirman Dusun Balongglagah Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Jum'at (15/3/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono didampingi oleh Wakil Ketua, Drs. Mujono, M.Si., Slamet Riyadi, S.Sos., Kuwat Edy Santoso dan dihadiri pula oleh Pj. Bupati Madiun, Ir.H. Tontro Pahlawanto, PJ. Sekretaris Kabupaten Madiun, Sodik Heri Purnomo, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan OPD serta Unsur Forkopimda Kabupaten Madiun.
Dalam Nota pengantar LKPJ, PJ. Bupati Madiun menjelaskan bahwa Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebelum dilakukan Pemeriksaan oleh BPK.
Pada pelaksanaan penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Madiun yang disampaikan oleh Pj. Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto diantaranya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dari target yang telah ditetapkan Sebesar Rp. 2.097.556.792.312.77,- direalisasikan sebesar Rp. 2.097.556.760.032.92,- atau tercapai 102,64 % secara umum realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 telah melampaui target, baik pada Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer.
Masih kata Pj. Bupati Madiun, "Untuk Belanja Daerah dari rencana sebesar Rp 2.237.318.173.859.00,- dapat terealisasi sebesar Rp 2.118.831.454.060.97,- sehingga secara Umum Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam pengelolaan APBD Tahun 2023 telah berjalan sesuai yang telah diharapkan, hal ini berkat dukungan dari pihak DPRD Kabupaten Madiun," tuturnya.
Dijelaskan pula oleh mantan Sekda Kabupaten Madiun ini, tentang Capaian Indikator kinerja utama daerah Tahun 2023 dimana diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Untuk indeks kesalehan Sosial tercapai 103,75 % dari target sebesar 69,36% terealisasi 71,96 atau lebih tinggi 2,6 % poin dengan kategori baik. 2. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 111,54 % dari target 73,80 terealisasi 82.32 lebih tinggi 8,52 poin dengan Kategori A, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,12 % dari Tahun 2022 sebesar 4,43 % atau meningkat sebesar 0,69 poin demikian pula untuk angka kemiskinan tercapai 93,56 % dari target sebesar 11,80 % terealisasi sebesar 11,04 atau menurun 0,76 % sedangkan bagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 101,06 % dari target 72,20 % terealisasi 72,97 atau lebih tinggi 0,77 % dengan kategori tinggi.
Seperti diketahui, Pelaksanaan LKPJ Tahun 2023 tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang no.13 Tahun 2019 ayat 1 (Satu) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat Paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Selain hal itu, berkaitan dengan prestasi, Pemerintah Kabupaten Madiun pernah mendapat Apresiasi penganugerahan diberbagai bidang baik dari tingkat Pemerintahan pusat maupun Provinsi Jawa Timur sebanyak 19 penganugerahan diantaranya adalah : Penganugerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut dari BPK Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Madiun TA. 2022, serta penghargaan Satyalencana Wira Karya Tahun 2023 dari BKKBN RI dalam dedikasinya menurunkan angka Stunting dan penghargaan Nasional sebagai peringkat satu (1) Kategori Kabupaten terbaik yang membidangi Sub Urusan Jasa Konstruksi dari Menteri PUPR-RI. (Ismantono)
