Banyuwangi, Metro Jatim:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rapat paripurna dewan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Senin (5/06/2023).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ali Mahrus didampingi Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono serta diikuti anggota dewan lintas fraksi. Turut hadir pasangan Bupati- Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani – H. Sugirah, Sekretaris Daerah Kabupaten H Mujiono, Kepala SKPD, Camat dan Kades/ Lurah serta beberapa undangan lain.
Dalam nota pengantarnya Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi menyampaikan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bebas dari perlakuan diskriminatif bagi warga negara Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan ini diperlukan pengaturan kesetaraan gender yang diatur dari tingkat pusat pemerintah sampai pada tingkat pemerintah daerah.
Politisi asal Partai Golkar itu menuturkan secara umum pengarusutamaan gender atau disingkat PUG merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan memperoleh manfaat pembangunan. Selain itu juga mampu terlibat dalam pengambilan keputusan dalam semua tahapan pembangunan di seluruh program kebijakan pemerintah.
”Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender (pug) dalam pembangunan nasional dapat diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah,” jelas Sofi.
Selanjutnya dia menambahkan dengan adanya upaya yang dilakukan dapat ditegaskan dan diperjelas bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang diperkuat, menghasilkan penerimaan manfaat yang semakin meluas bagi setiap orang.
“Jika ini bisa terlaksana, tidak mungkin kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai,” tambah Alumni UB Malang itu.
Wakil rakyat asal Cluring itu mengungkapkan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang ditetapkan dalam RPJMD, rencana strategi SKPD, dan rencana kerja SKPD yang dilakukan melalui analisis gender.
Pengarustamaan gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua bidang pembangunan.
"Proses ini untuk menjamin keadilan gender dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Politisi berkacamata itu menambahkan bahwa Raperda Pengarusutamaan Gender yang dibahas sudah melalui hasil harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur pada 24 Maret 2023 nomor: W15.PP.04.02-259 perihal penerbitan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi. (herman)
