Sumenep, Metro Jatim;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, bakal mengenjot pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang regulasi dinilai cukup urgen dan mendesak untuk dituntaskan.
Tiga Raperda tersebut, meliputi raperda pajak dan retribusi, serta raperda pengelolaan limbah domestik.
Sedangkan tiga raperda tersebut merupakan perubahan perda tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep.
Dan ketiga regulasi tersebut saat ini sudah siap dibahas oleh legislator.
Bahkan, Bupati Sumenep melalui Sekdakab Edy Rasiyadi sudah menyampaikan nota penjelasan terkait ketiga raperda tersebut dalam sidang paripurna, Senin lalu (13/3/2023), dalam sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, selain LKPj, DPRD juga akan membahas tiga raperda yang dianggap penting. Ketiga raperda ini sudah ada nota penjelasan bupati.
“Ya, nanti akan digenjot pembahasannya,” katanya.
Pembahasan ketiga raperda ini, sambung dia, akan dilakukan oleh pansus yang dibentuk DPRD. Sehingga, pembahasan akan lebih terarah dan fokus.
“Dengan pembahasan di pansus diharapkan mampu melakukan kajian secara menyeluruh dan tepat waktu,” katanya.
Politisi senior PKB ini mengingatkan, setiap rancangan raperda harus dilakukan kajian secara mendalam. Hal itu agar bisa memberikan azas manfaat dalam mendorong peningkatan pembangunan di Sumenep.
Lebih-lebih bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Abdul Hamid Ali Munir, di tahun 2023 ini pihaknya akan terus menggejot setiap pembahasan raperda yang sudah teragendakan.
“Semoga semuanya bisa tuntas di tahun 2023 ini. Namun, untuk saat ini kami akan fokus kepada LKPj dan tiga raperda itu. Semoga memberikan manfaat,” harapnya. (YAKOEB/AIS)
