Banyuwangi, Metro Jatim;
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali ngantor di desa dalam program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Kali ini, Kamis (16/3/2023), Ipuk ngantor di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, yang merupakan pilot project model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Desa Watukebo telah ditetapkan menjadi Desa RPPA yang dicanangkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada 2021 lalu.
Di desa ini Bupati Ipuk menggelontor berbagai program untuk perempuan, khsususnya kepada perempuan kepala rumah tangga. Seperti Ipuk memberikan bantuan usaha melalui program Kanggo Riko (bantuan usaha) dan Warung Naik Kelas (Wenak) pada perempuan. Ipuk mengunjungi ibu rumah tangga penjual tahu lontong, Hamsiyah, yang menjadi tulang punggung keluarga.
"Enak tahu lontongnya padahal tempatnya nyempil tidak di pinggir jalan. Semoga lancar terus usahanya," kata Ipuk usai menyerahkan bantuan tersebut.
”Kanggo Riko”, dalam bahasa Using berarti ”Untuk Anda”. Program ini fokus memberdayakan ribuan warga miskin dengan menggelontorkan dana penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) yang sedang merintis usaha atau berniat meningkatkan usahanya. Per RTM mendapat Rp2,5 juta, disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka.
"Tahun ini Kanggo Riko diberikan untuk 1.700 RTM. 60 persen lebih kami sasarkan pada perempuan kepala rumah tangga," kata Ipuk.
Ipuk juga memberikan bantuan alat usaha kepada janda penjual rujak, Aspupah, melalui Warung Naik Kelas (Wenak).
Bupati Ipuk juga melihat langsung pelatihan usaha ibu rumah tangga berbahan dasar daur ulang. Mereka juga dilatih memilah sampah rumah tangga yang organik dan anorganik melalui bank sampah. Sampah organik tersebut lantas dibuat ecoenzym untuk diolah menjadi berbagai produk seperti sabun, pupuk, lulur, pembersih, dan lain-lain.
Ipuk menjelaskan pemkab akan terus menggulirkan program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi.
"Program-program ini upaya menyelesaikan permasalahan dan pengembangan perempuan dan anak mulai dari desa. Dengan begitu, ini akan mendukung pembangunan perempuan dan anak dalam berbagai bidang," ujar Ipuk.
Ipuk menjelaskan pemkab akan terus menggulirkan program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi. Mulai dari menggelar rutin Musrembang Perempuan dan Anak, serta memgintensifkan program Ruang Rindu.
Untuk mendukung program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan anak, di desa Watukebo terdapat 12 Kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Kader SAPA ini yang bertugas melakukan pendampingan pelaksanaan DRPPA. Salah satunya Putu Swatini yang sudah dua tahun menjadi Kader SAPA.
"Kami lebih ke pendampingan terkait masalah perempuan dan anak, seperti kekerasan, pernikahan dini, dan lainnya. Seperti beberapa waktu lalu ada pasangan yang berniat melakukan pernikahan dini, kami dampingi, akhirnya mereka bersedia mundur dua tahun," kata Putu. (Herman)
