Banyuwangi, Metro Jatim;
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengebut penurunan stunting atau balita dengan permasalahan tumbuh kembang. Pada 2023 ini, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp 7 miliar untuk mempercepat penurunan stunting.
"Soal stunting menjadi salah satu prioritas kami tahun ini. Sudah kita hitung, anggarannya disiapkan Rp7 miliar, untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (4/1/2023).
Ipuk menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional. Nantinya kecamatan bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging) kepada bayi dan dan bumil risti. Warung dan mlijoan nantinya akan dibayar oleh tim untuk proses penyalurannya.
"Jadi dengan program ini, selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan mlijoan juga mendapat manfaat. Ini juga upaya untuk meninggkatkan ekonomi arus bawah," jelas Ipuk.
Selain itu menurut Ipuk, dengan menggandeng para pedagang sayur keliling di kampung-kampung, juga memudahkan untuk memantau perkembangan bayi dan ibu hamil. "Biasanya pedagang sayur keliling ini mendapat banyak informasi dari masyarakat. Kalau menemukan bayi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi, mereka bisa segera melaporkan," tambah Ipuk.
Dalam penanganan stunting, Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor resikonya.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyam 4.371 jiwa. Terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.
Dari jumlah 2704 jiwa tersebut terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin.
Setiap hari nantinya 792 bayi stunting dan 504 bumil risti dari keluarga miskin tersebut, akan mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka.
Ditambahkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat, untuk penanganan stunting di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader lainnya.
"Tim ini bertugas melakukan monev dan input data secara realtime," kata Amir. (Herman)
