Banyuwangi, Metro Jatim;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama stakeholder, Senin (5/12/2022).
RDPU mengundang SDM yang berpengalaman dalam tata kelola sampah di Banyuwangi itu bertujuan untuk mencari solusi guna mengatasi masalah sampah yang mencuat akhir-akhir ini.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono mengatakan, persoalan sampah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Butuh kerjasama seluruh pihak.
"Sampah ini harus kita jadikan sahabat, karena bagaimanapun juga sampah ini berpotensi untuk profit oriented," cetus Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.
Berdasarkan hasil rapat, kata Ruli, langkah selanjutnya yang akan dilakukan DPRD Banyuwangi dengan membuat rekomendasi kepada bupati.
Salah satu rekomendasi itu, paling tidak Kabupaten Banyuwangi harus memiliki lima tempat pembuangan akhir (TPA) lengkap dengan mesin pengelolaan sampah terpadu.
"Solusi penanganan sampah di Banyuwangi nantinya akan kita buat melalui rekomendasi. Sehingga bisa dijadikan acuan oleh Bupati. Salah satunya harus memiliki 5 TPA," tegasnya.
Menurutnya, lima TPA yang direkomendasi memang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Namun bisa secara bertahap dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
"5 TPA itu secara bertahap, tidak langsung 5 TPA. Karena kita juga melihat kemampuan keuangan daerah. Tapi saya yakin, Ibu Bupati sangat memikirkan rakyatnya, termasuk kebersihan. Makanya kita dorong bersama-sama," kata Ruli.
Ruli berharap untuk jangka panjangnya, penanganan sampah di Banyuwangi bisa berbasis tingkat desa. Sehingga setiap desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.
"Karena ini untuk anak cucu kita di masa depan. Paling tidak jika berbasis desa, ada penyerapan tenaga kerja, karena sampah itu bisa dipilah dan diolah jadi banyak hal, salah satunya jadi pupuk organik," terangnya.
Namun untuk jangka pendek, tambah Ruli, bagaimana persoalan sampah di tingkat kabupaten bisa selesai terlebih dahulu.
Untuk itu, Ruli meminta kepada Bupati Banyuwangi agar segera mencari pengganti Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang telah mengundurkan diri.
"Sehingga koordinasi dengan Dinas terkait enak untuk persoalan sampah ini. Kami minta bupati secara cari pengganti, karena persoalan sampah ini adalah permasalahan yang urgen," tegasnya.
Pimpinan DPRD Banyuwangi itu juga meminta agar pengganti Kepala DLH selanjutnya harus sudah definitif. Agar bisa mengambil kebijakan secara langsung.
"Jika sudah mengundurkan diri jangan dipaksa. Untuk penggantinya kami harap yang betul-betul bisa fight di bidang ini, mau bekerja keras, tahan banting, selanjutnya inovatif," pungkasnya. (Herman)
