Sang Walikota ‘Sopo’?, Nek Niru Makne Gak Koyok Ngene Arek Iki

Walikota Surabaya
banner 468x60

Surabaya – Pasca ‘sing mecat sopo?’ kini kembali dengan ‘sing ngelarang sopo?’. Pada waktu itu, isu pemecatan kader di Surabaya mencuat. Pasalnya ada rumor bahwa jumlah kader di Surabaya dari 4 ribu dikurangi menjadi total 28 ribu sesuai budjet APBD. Hal itu juga dikuatkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya yang menyatakan budjet dari APBD Surabaya memang senilai 28 ribu kader.

Sesaat setelah ramai di pemberitaan, Walikota Eri Cahyadi membantah.” Sing Ngomong sopo? tegas Eri usai Launching Kader Madagaskar di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (1/3/2022).

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Kini, sang Walikota kembali tunjukkan karakternya, bantahan terkait Surat  Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 443.2/5076/436.8.5/2022 tentang pelarangan kegiatan bagi-bagi takjil di jalan dan juga sahur on the road saat bulan Ramadhan.

Eri Cahyadi membantah, pelarangan oleh Satpol PP Kota Surabaya berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota tersebut. Terkait soal pembagian takjil saat bulan Ramadhan dalam pemberitaan sebelumnya di banyak media.

“Sopo sing ngelarang?, Gak ada larangan. Di surat edaran itu bunyinya pembagian takjil yang di masjid jangan sampe berkerumun,” ungkap Eri kepada para awak media usai melakukan soft opening Pasar Turi Baru Rabu, (30/3).

Anehnya, setelah bantahan tersebut, kembali tersiar Surat Edaran Walikota perihal yang sama dengan nomor surat berbeda. Yakni, bernomor 451/5599/436.8.5/2022, bersifat segera

Sekretaris Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Provinsi Jawa Timur, M. Annis Saumiyanto, menilai Walikota dan Kasatpol PP Surabaya masih belum selaras alias tidak kompak. Bantahan, Sopo sing ngelarang? terkesan subyektif.

“Walikotanya baper, melontarkan bantahan yang subyektif ‘sopo sing ngelarang’ berarti merasa. Apalagi nomer surat telah berubah. Itu kan soal SE, harusnya bisa obyektif. Jelaskan duduk persoalannya, owh kalau itu begini interpretasi…biar tidak multi tafsir. Ngopine kurang adoh, wayahe ngopi bareng mereka berdua,” jlentreh Andhonk sapaan akrabnya, Jumat, (2/3/2022).

Ia menambahkan, memang benar tersurat dalam SE Walikota dengan nomor yang baru terkait kerumunan. Akan tetapi, tersirat edaran tersebut hanya berlaku untuk masyarakat bukan pemerintah kota.

“Dalam SE dengan nomor baru tersebut memang benar pembagian takjil di utamakan di masjid atau lembaga sosial keagamaan guna menghindari kerumunan. Anehnya, banyak giat pemkot abai terhadap kerumunan. Rakyat Surabaya harus terus mengawasi pemkot, tunggu saja paling bikin giat bazar ramadhan,” imbuh alumnus ITATS ini.

Selain itu, lanjut Andhonk, menukil pernyataan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini 4 tahun silam. Seorang pejabat publik itu bisa di percaya karena mulutnya. Risma pun berpendapat, jika dia tidak memegang teguh ucapannya, nanti bisa-bisa masyarakat yang di pimpinnya malah kebingungan.

“Jadi teringat pernyataan bu Risma, ‘Pemimpin itu dipercaya karena mulutnya itu lho. Kalo aku mencla-mencle rakyatku bingung nanti’ begitu katanya. Meneruskan kebaikan, Nek niru makne gak koyok ngene arek iku,” ungkapnya sambil tertawa ngakak.

Sementara itu, masih kata Andhonk, untuk bisa mengetahui karakter sang Walikota ‘sopo sing ngelarang’ adalah membandingkan  cara komunikasi sosialnya.

“Ya bandingkan saja, komunikasi ketika saat Walikota di lapangan, walikota di media televisi, dan walikota di toa traffic light,” pungkas penyuka scrambler ini. (red)

Share and Enjoy !

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.