JamkesWatch Bareng FSPMI Gugat Kebijakan Gubernur Jatim

Massa Aksi Jaminan Sosial di depan gedung DPRD Jatim, Rabu, (19/1/2022) (foto:hs)
banner 468x60

Metrojatim Surabaya – Jaringan Pengawas Jaminan Kesehatan atau JamkesWatch Jawa Timur yang dikomandoi Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, gelar Gerakan Aksi Jaminan Sosial atau Jamsos, untuk menggugat dan memprotes kebijakan Gubernur Jawa Timur

Dan, menganggap kebijakan yang melanggar aturan Jaminan Sosial, serta abai pada orang miskin yang sedang sakit. Menurut, JamkesWatch dan FSPMI Gubernur Jatim seolah membuat kebijakan, bahwa “Orang Miskin Dilarang Sakit ?” di Propinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Koordinator JamkesWatch Kabupaten Gresik, Zahid, menyampaikan Kabupaten Gresik mempunyai kuota Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda di tingkat Provinsi Jawa Timur, untuk di integrasikan ataupun dikonversi ke dalam BPJS Kesehatan yang masuk segmen Kartu Indonesia Sehat atau KIS PBID.

“Provinsi Jatim sebanyak 18.167 Kepala Keluarga/KK dari total kuota 644.204 KK yang tersedia pada 36 Kabupaten/kota seluruh Jawa Timur di tahun 2021. Kemudian pada Tahun 2022 ini ada 18.097 KK di antaranya Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik, serta dengan penjaminan kesehatannya di biayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau APBD Jatim,” beber Cak Hid, Rabu, (19/01/2021).

Namun, karena kebijakan yang berbeda di tahun 2022 ini, kemudian dengan alasan tidak adanya anggaran maka seluruh Warga Miskin yg berjumlah 18.097 tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim penjaminan kesehatannya. Hal ini, karena kurangnya sosialisasi informasi oleh BPJS Kesehatan kepada para Peserta BPJS yang nonaktifk, akibatnya banyak masyarakat dalam kepesertaan tersebut mengalami penolakan layanan kesehatan ketika berobat.

Ia menambahkan, JamkesWacth Jatim mencatat banyak sekali laporan masuk dalam sebulan ini, terkait pengaduan penonaktifan para peserta BPJS Kesehatan pada segmen PBID Provinsi Jatim. Sehingga memunculkan prasangka ataupun dugaan dari JamkesWatch Jatim, apakah benar Pemerintah Provinsi Jatim atau Gubernur Jatim membuat kebijakan “ORANG MISKIN DILARANG SAKIT?”.

Sehingga, Elemen Jaringan JamkesWatch Jatim bersama Federasi Serikat Pekerja FSPMI Propinsi Jatim, melakukan aksi Jaminan Sosial di DPRD Provinsi Jatim. Guna menggugat dan menolak kebijakan Gubernur Jatim yang diskriminatif pada warga miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Tuntutan Aksi Jamsos JamkesWatch dan FSPMI yaitu menolak kebijakan penonaktifan atau penghapusan kepesertaan warga miskin dalam BPJS Kesehatan. Selain itu, menuntut adanya alokasi anggaran APBD Jatim untuk membiayai BPJS Kesehatan Warga Miskin di Jatim. Serta tetap memberikan layanan kesehatan warga miskin. Yang mana, BPJS Kesehatannya telah di Nonaktifkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim.

Sekedar informasi, dalam pantauan Diagramkota.com, hingga berita ini diunggah, Komisi E DPRD Provinsi Jatim masih menemui perwakilan masa Aksi Jamsos JamkesWatch dan FSPMI Jatim. Antara lain, Nuruddin Hidayat sebagai Koordinator Aksi Jamsos ini, kemudian Ketua FSPMI Propinsi Jatim yaitu Jazuli SH. (mj)

Share and Enjoy !

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.