Ponorogo, Metro Jatim;
Pada hari Senin, 25 Januari 2021, pukul 13.30 – 14.45 WIB bertempat di Ruang Bantarangin telah diadakan rapat mengenai vaksin Covid-19. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Sekretatis Daerah, Inspektur, Kepala Dinkes bersama Sekretaris dan semua Kabid, Kepala Satpol PP, Kepala BPPKAD, Kepala DPMD, Kepala Pelaksana BPBD, Direktur RSUD Harjono bersama Wadir Pelayanan Medis, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta para udangan terkait.
Adapun hasil rapat tersebut ialah vaksin tiba di Ponorogo pada hari Selasa, 26 Januari 2021. Pelaksanaan vaksinasi dimulai pada hari Rabu, 27 Januari 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Seremonial pelaksanaan vaksinasi akan dibuka secara resmi oleh Bupati Ponorogo dengan membunyikan sirine. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua MUI Ponorogo.
Vaksinasi di Pendopo dilakukan kepada 14 orang, yaitu Sekretaris Daerah, Kajari, Polres diwakili ibu Wakapolres, Kodim diwakili Pasiops, Ketua Kemenag, perwakilan Hakim Pengadilan Negeri, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Kepala Satpol PP, kepala Pelaksana BPBD, ketua IDI, Ketua PDGI, Ketua IBI, dan ketua PPNI.
Kominfo diminta mengekspos secara besar acara ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kominfo diminta menyampaikan kepada wartawan untuk meliput vaksinasi. Setiap ada pengarahan dari vaksinator usahakan terdengar jelas oleh wartawan agar bisa disampaikan ke publik untuk edukasi. Namun petugas harus memastikan protokol kesehatan dijaga oleh wartawan.
Secara keseluruhan, Satgas Vaksinasi Ponorogo akan melakukan dua kali vaksinasi pada 650 ribu orang. Total ada 1,3 juta penyuntikan sampai 31 Desember 2021 sesuai dengan arahan dari kemenkes. Jarak proses penyuntikan pertama dan kedua 14 hari.
Prioritas vaksinasi tahap pertama untuk Nakes dengan jumlah sekitar 4 ribu orang. Dijadwalkan pada pekan ke-3 bulan Februari dapat diselesaikan. Kemudian dilanjutkan pelaksanaan vaksinasi kepada pelayan publik termasuk ASN pada pekan ke-1 bulan Maret.
Dinkes telah menyiapkan 41 fasilitas kesehatan (Faskes) dengan perincian 31 Puskesmas, 6 Rumah Sakit, dan 4 Klinik kesehatan.
RSUD dr. Hardjono telah menyiapkan 13 vaksinator yang telah mengikuti pelatihan serta telah menyiapkan tempat vaksinasi di RSUD. Jumlah orang yang yang mendapatkan vaksinasi di RSUD sekitar 700 orang dari Nakes dan karyawan lain RSUD.
Pada penanganan KIPI (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) rencananya akan menggunakan anggaran BPJS bagi yang mempunyai BPJS. Sedangkan bagi pasien yang tidak mempunyai, akan menggunakan pendanaan dari Kemenkes.
Namun sampai saat ini, belum ada aturan/keputusan resmi mengenai penggunaan BPJS atau dana kemenkes dalam penanganan KIPI. Pihak kabupaten menunggu informasi terbaru. Namun jika belum ada keputusan resmi penggunaan dana BPJS atau Kemenkes dalam penanganan KIPI, akan diupayakan pendanaan dari APBD agar tidak membebani masyarakat.
Terkait penanganan KIPI, RSUD dr. Harjono telah melakukan koordinasi dan menyiapkan ruangan untuk penanganan pasien KIPI.
Diliput :
Journalist KP Dhar SN
