 |
| Antok Prapungka Jaya, S.E. (kiri), Drs. Lutfi Mahmudiono (kanan). |
Kediri, Metro Jatim;
Kabar pengusiran kepada wakil dari Kominfo saat sidang raperda APBN 2019 yang terjadi di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (14/7/2020) menjadi heboh.
Pasalnya perwakilan Kominfo diminta keluar ruang sidang saat rapat berjalan.
menurut Ketua DPD Partai NasDem Kediri, Drs., H. Lutfi Mahmudiono didamping Ketua Komisi 3, Antok Prapungka Jaya, S.E., saat ditemui diruang Graha Sabha usai sidang, Rabu (15/7/2020) siang menjelaskan, Agenda saat kejadian tersebut yakni dilaksanakan rapat raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019. Mekanismenya adalah mekanisme yang formal dimana didahului oleh penjelasan Bupati diparipurna, kemudian pandangan fraksi diparipurna, kemudian tanggapan Bupati diparipurna, kemudian ditahapan berikutnya adalah pembahasan dengan tim anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan kepala Satker. "Kemarin melihat salah satu Kepala Dinas yang tidak hadir dan diwakili oleh ASN dinas itu," ucap Lutfi.
"Kemudian oleh NasDem oleh Pak Antok diinterupsi untuk ditanya, apakah yang hadir ini bisa menjawab semua pertanyaan kalau kita ada pertanyaan kepada Satker tersebut. Ternyata mereka menjawab tidak punya kewenangan untuk menjawab dan tidak bisa menjawab. Dengan alasan ini mereka diminta untuk meninggalkan tempat dan diminta ada surat keterangan sakit dari Kepala Dinas, karena informasi yang disampaikan katanya yang bersangkutan sakit," tegasnya.
"Jadi diminta karena Kepala Dinasnya sakit, maka diminta untuk bisa mengirimkan surat keterangan sakit. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi saat pembahasan pasti dicek dulu, ini Kepala Dinasnya apakah bukan, kalau bukan langsung diminta untuk meninggalkan tempat," ujar Wakil Ketua Komisi 1.
Lanjut Lutfi menambahkan, "Kita (NasDem) juga ingin banyak minta penjelasan terkait dengan program yang dilaksanakan selama tahun 2019," paparnya.
"Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 itu terkait dengan UU No. 23 tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah pasal 320. Itu harus dilampaui dengan laporan hasil pemeriksaan badan keuangan (BPK)," ujarnya.
"Kemarin pada saat paripurna tersebut sudah dilampaui dan kita sudah menerima laporan itu. Kemudian karena ini adalah Raperda, maka kita bahas. Apabila nanti dalam pembahasan ini kita menemukan, misalkan apabila ada temuan BPK yang kita meminta penjelasan, kemudian dari masing-masing Satker yang tidak bisa menggunakan penjelasan yang lebih perinci lagi, maka di pasal 139 itu diatur kita bisa meminta kepada BPK mengaudit kembali. Kalau itu dilaksanakan berarti itu nanti akan ada temuan. Jadi kekuatan DPRD ada disitu," jelasnya lebih lanjut.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi 3, Antok Prapungka Jaya yang dikenal tegas menambahkan, "Dalam rapat pembahasan rancangan perda pertanggung jawaban tersebut dinamikanya luar biasa karena kalau tidak ditanya mereka ini hanya diam saja. Kemarin yang tidak hadir adalah Kominfo, ini kan rapat resmi makanya kami minta pada Ketua, yang mewakili itu harus keluar dari ruangan ini," ucapnya dengan penuh semangat.
"Sampai kemarin Saya minta surat keterangan dari dokter juga dan saya sangat menyayangkan sekali ada pembahasan ternyata Kominfo tidak hadir juga sampai 3 hari ini," pungkas Antok sambil geleng kepala. (Hadi'08)
.jpeg)
