GTT dan PTT Di Kediri Digaji 150-250 Ribu PerBulan, Khusnul Arif Minta RDP Diagendakan Ulang

Khusnul Arif, Ketua Anggota DPRD Komisi D Kabupaten Kediri

Kediri, Metro Jatim;

Memprihatinkan sekali nasib GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Kabupaten Kediri. Selama ini nasibnya kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Karena merasa tidak diperhatikan, puluhan GTT dan PTT  ngeluruk ke DPRD Kabupaten Kediri. Mereka diterima oleh Komisi 4, bertemu dan berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kemenag Kabupaten Kediri diruang Komisi 4 Kantor DPRD Kab Kediri Jalan Soekarno Hatta, Kediri, Selasa, (4/2/2020).

Kedatangan mereka ke Kantor DPRD Kabupaten Kediri, untuk menuntut kesejahteraan dan meminta kejelasan diakui serta mendapatan SK Bupati Kediri.

Supanji Waluyo, Guru SD Karang Tengah 3 Kandangan menjelaskan, hasil pertemuan yang sudah disepakati anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Kabupaten Kediri akan memberikan jawaban terkait tuntutan kesejahteraan honorer.

"Semua tuntutan guru honorer masih ditampung dan harus menunggu 1 bulan jawaban dari stakeholder, " ucapnya. 

Lebih jauh Supanji mengatakan, bahwa penghasilan yang didapat sebesar Rp.150.000 sampai Rp.250.000 selama sebulan. "Honor yang kami terima sangat minim sekali. Kami semua menuntut kesejahteraan dari seluruh honorer pengajar yang ada di wilayah Kabupaten Kediri," tegasnya.

"Seluruh GTT dan PTT se-Kabupaten Kediri memerlukan Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kita temen-temen GTT Kabupaten Kediri masih banyak yang belum mempunyai NUPTK, dimana kendalanya ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri," bebernya. 

Sementara itu dalam pemaparannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sujud menjelaskan, bahwa posisi sekarang GTT dan PTT sejumlah 4076, yang terdiri dari GTT : 3121 dan PTT : 956 orang. Ini data yang ada, mulai dari guru TK negeri, SD negeri dan SMP negeri, mungkin di swasta bisa sampai dua kali lipat. 

Sujud, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

"Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan semua kebijakan. Dengan 4076 ini tentunya kalau kita asumsikan untuk anggaran kami tidak tau," ucap Sujud. 

Tambah Sujud, "Kita di Dinas Pendidikan terus memikirkan bagaimana nasib rekan-rekan ini, namun apa daya, Kabupaten Kediri, Dinas Pendidikan bisanya apa? Kami hanya bisa mendata dan mengusulkan tidak ada suatu power kekuatan, misalnya harus mengangkat. Jadi kami mendata yang ada di wilayah, sehingga menjadi bahan kajian di Komisi 4 ini," ujarnya. 

"Sebetulnya kita masih kurang kebutuhan guru kita, setelah ini pensiun, kita membutuhkan guru sebanyak 4147 orang, ini sudah kita inventarisir," tegasnya.

Usai RDP politikus muda dari Partai Nasdem Khusnul Arif, S.Sos., mengatakan, "Pertanyaan yang saya lontarkan ke Pak Sujud tidak dijawab, ini terkait pelaksanaan sholat malam di bobang Kecamatan Semen beberapa saat yang lalu yang penuh muatan politik. Kita juga minta data sekolah yang dapat dana Bansos, tapi tadi masih di rekap. Kami tidak puas RDP hari ini, pelaksanaan RDP hari ini tidak bisa maksimal. kita dari Partai Nasdem minta RDP diagendakan ulang dan pihak Dinas Pendidikan terutama Pak Sujud, kami minta bisa memaparkan jawaban yang kami tanyakan. Jadi ini tadi RDP hanya pembukaan saja belum membahas masalah yang krusial, apalagi Dinas Pendidikan juga belum siap dengan pertanyaan yang kita lontarkan," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Yusuf Aziz, anggota DPRD Kabupaten Kediri komisi 4 dari fraksi PAN menyampaikan bahwa pelaksanaan RDP dengan dinas pendidikan hari ini tidak bisa maksimal karena waktunya terbatas. Untuk itu tadi saya sampaikan agar RDP diagendakan ulang dengan pihak Dinas Pendidikan kami minta bisa memaparkan jawaban yang kami tanyakan dan masih ada beberapa pertanyaan  yang belum sempat kami sampaikan. Jadi ini tadi RDP hanya pembukaan saja belik membahas masalah yang krusial. (Rs'08)