 |
| Wakil Ketua Dewan Dari PKB, Abah Sentot Jamaludin, Akan Bantu Selesaikan Kebuntuhan Dengan Pemkab |
Kediri, Metro Jatim;
Kisruh berkepanjangan pembebasan lahan bandara Kediri akan terus berlanjut, pasalnya tokoh Nasional, Suryadi yang akrap disapa Gus Sur, yang juga Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) bersama dengan pemuda Bedrek, Fauzi Nugroho, M.Psi, yang juga dosen di IAIN dan UNP Kediri, serta masyarakat terdampak bandara Kediri layangkan surat ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Rabu (22/1/2020) pukul 10.00 WIB.
Surat yang dikirimkan ke Dewan tersebut isinya, warga minta untuk dipertemukan khusus dengan Bupati Kediri, dr. Haryanti Sutrisno sebagai pembuat kebijakan di forum Dewan atas kebuntuan proses pembebasan lahan bandara. Warga meminta kepada Bupati dr. Haryanti untuk datang langsung menemui warganya di RDP (Rapat Dengar Pendapat) nanti.
Usai serahkan surat, Gus Sur dan Fauzi Nugroho. M.Psi, menjelaskan pada Metro Jatim, "Masyarakat Bedrek Selatan sudah jenuh dengan adanya intimidasi dan manuver dari Pemkab yang tidak memberi kejelasan dan terus memaksa agar tanahnya segera dijual ke Pemda dengan harga yang rendah, coba bayangkan tanah warga dihargai hanya 10.5 juta/ru (14 meter persegi) sedangkan tanah diluaran saja sudah mencapai 20 juta sampai 25 juta /ru, bahkan ada yang sudah sampai 40 juta/ru, ini kan sudah ngawur," ucap Gus Sur yang diamini Fauzi.
 |
| Gus Sur dan Fauzi Nugroho Serahkan Surat Ke DPRD Kab. Kediri. |
Lebih lanjut Gus Sur mengatakan, bahwa warga Bedrek dan lainnya mendukung adanya proyek bandara Kediri, yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup warga sekitar. Tapi tolong diperhatikan nasib dan masa depan mereka serta keluarga terdampak, apalagi ini warga kurang mampu.
"Dulu harga saat dibebaskan oleh PT. SDHI harga tanah mencapai 15.4 juta/ru, rumah 4 juta/meter, pagar 3 juga/meter, tapi mengapa setelah di kendalikan oleh Tim sembilan bentukan Bupati Kediri harga tanah malah turun hanya 10.5 juta/ru, rumah 2.3 juta sampai 3 juta/meter, terus selisih harga itu kemana larinya...??? siapa yang nilep.. "??? , ini harus diusut sampai tuntas, selisihnya sangat banyak sekali. Dengan kejadian dan kerancuan dilapangan tersebut harusnya para penegak hukum harus sudah bisa turun untuk melaksanakan lidik, " tegas Gus Sur, yang juga mantan bendahara INKOPSIN PBNU.
"Warga Bedrek sudah habis kesabarannya, mereka merasa dijadikan obyek perkosaan mental, sudah hampir empat bulan semenjak adanya Tim Sembilan bentukan Bupati, kehidupan warga sana resah, apalagi pada saat pertemuan di warles penthur Agung Mulyo, beberapa saat yang lalu, Bupati tidak bisa menguasai makalah, mati kutu, sehingga saat di tanya warga, tidak bisa menjawab pertanyaan warga dan menjawab sekenanya, sehingga yang menguasai panggung dan dijadikan bamper serta bulan-bulanan pertanyaan warga adalah Wakil dari PT. SDHI, Maksin Arisandi, bagaimana ini, sudah sebagai pendana kok malah dijadikan bamper..??,. Lebih parahnya lagi, usai pertemuan, Bupati langsung melarikan diri dari kejaran para wartawan yang sudah lama nunggu, dengan ngambil jalan lewat pintu belakang yang dikawal ketat.
Dengan situasi yang tidak menguntungkan tersebut, maka Maksin Arisandi, wakil dari PT. SDHI, lagi-lagi jadi sasaran empuk dan dikepung oleh puluhan awak media, dijadikan bulan-bulanan serta cecaran pertanyaan," bebernya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Drs. H. Sentot Djamaludin, yang akrap disapa abah Sentot menjelaskan, "Saya akan bantu kasus ini, akan saya kawal kasus ini, dan harus segera diselesaikan secara baik-baik, jangan ada warga yang dirugikan, apalagi masyarakat di Bedrek tersebut kurang mampu. Ini harus dicari solusi yang terbaik, mungkin bisa dilakukan dengan relokasi, dengan catatan masyarakat mau dan jangan dipaksa serta diintimidasi," ucap Abah Sentot.
Lanjut Abah Sentot, "Saya juga heran, mengapa pihak Pemkab baru menyerahkan rancangan RTRW bulan Nopember kemarin, ini prosesnya kan juga panjang... memerlukan waktu untuk dibahas.. masih membentuk Panitia Khusus (pansus) juga, " ucapnya.. Penuh tanda tangan. Pokoknya sekali lagi jangan sampai ada penekanan dan intimidasi pada warga di sana," pungkasnya. (Rs'08)
