Dugaan Korupsi “Tenda” Membuka Tabir Siapa Khofifah ?

Politik Uncategorized
Bagikan
  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    40
    Shares

Metrojatim.com Surabaya – Setelah laporan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) ke KPK pada hari Kamis(21/06), terkait dugaan tindak pidana korupsi Progam Verifikasi dan Validasi(Verval) Kemensos tahun 2015.

Sontak bermunculan tudingan bahwa dibalik aksi FKMS ada kepentingan politik, seorang putra kyai menuding FKMS sebagai bagian dari politik kotor. Bahkan petinggi partai pengusung Khofiah-Emil menuding FKMS memainkan politik biadab.

Terkait tudingan tersebut perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan seperti apa yang tertulis dalam Buku Saku untuk memahami tindak pidana korupsi yang diterbitkan oleh KPK tahun 2006, halaman 131 yang berbunyi “ada korupsi, Laporkan!”. Oleh karena itu FKMS berprinsip ada korupsi, laporkan!.

Kalau waktunya yang bertepatan dengan Pilgub Jatim 2018 dimana Mensos tahun 2014-2017 yakni Khofifah Indar Parawansa ikut konstestasi. Hal ini perlu kami jelaskan bahwa program Verval itu tersebar di 34 propinsi dan 512 kabupaten.

Dimana membutuhkan waktu, biaya dan tenaga untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa standart gaji, biaya sewa rumah dan harga-harga item lainnya. Dengan Pedoman standart biaya yang diterbitkan Inkindo sebagai patokan, Sehingga waktu 30 bulan setelah program itu selesai adalah sebuah kewajaran. Jadi tudingan ada kepentingan politik tidak beralasan.

Untuk itu dalam kesempaan ini kami sampaikan bahwa tidak hanya Program Verval kemensos tahun 2015 yang diduga ada Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengadaan Barang Bantuan Tenda Serbaguna, Matras,Tenda Gulung dan Selimut juga terjadi hal serupa.

Berikut ini kami sampaikan permasalahannya. Tahun 2016 Kementrian Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ( DJPJS) mengadakan lelang pengadaan barang bantuan tenda serbaguna, matras, tenda gulung dan selimut. Dengan pagu Rp37,756 miliar dan Harga Patokan Sendiri (HPS) sebesar Rp37,67 miliar.

Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dijelaskan bahwa total Harga Patokan Sendiri (HPS) yang diperlukan Rp37,670 Miliar dengan rincian sebagaiberikut : tenda Serbaguna ( Rp12.924.860.300), Matras (Rp7.379.137.920), tenda gulung (Rp. 8.101.655.100)dan selimut (Rp 9.264.395.250) dengan waktu pengerjaan sembilan puluh hari.

Panitia sengaja membuat Sulit persyaratannya terbukti dari 113 peserta, hanya 9 perusahaan saja yang mengikuti tahap selanjunya. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) menjelaskan bahwa peserta lelang yang mengajukan penawaran dengan uruan terkecil sampai terbesar adalah PT. BHAKTI INTERNUSA (Rp33.291.276.700) PT. CITRA BAKTI PERSADA (Rp33.903.043.713), PT. VALANINO RAJAWALI PERKASA (Rp34.999.000.000), PT. LUXINDO PUTRA MANDIRI (Rp35.103.208.000), PT. ASAKI (Rp35.783.838.000),PT. HUMARSAL KARYA PERDANA (Rp36.163.234.734,), CV. MAJU MAPAN (Rp36.921320.000), , PT. INFINITY GLOBAL MANDIRI (Rp 37.481.648.000),,dan PT. MITRA YANA INDONESIA (Rp37.481.648.000)
Dari sembilan penawar, 8 berstatus perseroan terbatas dan sebuah perusahaan berstatus CV. Sampai batas akhir proses pelelangan hanya satu perusahaan yang lolos yakni CV. MAJU MAPAN (CVMP), dimana CVMP menduduki peringkat ke-6 dalam nilai penawaran. Dan CVMP sendiri berada di Jawa Timur tepatnya daerah Ngunut, Tulung Agung.

Dari uraian diatas ada beberapa hal ini membuat ganjil proses pelelangan mengapa?
Pertama paket tersebut terdiri dari beberapa sub paket pekerjaan, sehingga kami menduga bahwa pihak Kemensos sengaja menggabung beberapa paket menjadi satu. hal ini bertentangan dengan perpres 54/2010 Pengadaan Barang dan Jasa(PBJ) juncto perpres 70/2012 tentang perubahan Pengadaan Barang dan Jasa pasal 24 ayat 3 poin b yang berbunyi menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Kedua penawar peringkat ke -6 yang memenangkan lelang dengan menyingkirkan 5 penawar dibawahnya terjadi karena panitia membuat persyaratan yang sangat sulit. Hal ini bertentangan dengan perpres 54/2010 Pengadaan Barang dan Jasa(PBJ) juncto perpres 70/2012 tentang perubahan Pengadaan Barang dan Jasa pasal 24 ayat 3 poin d menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Ketiga pemenang lelang adalah perusahaan yang statusnya usaha kecil sehingga untuk paket diatas Rp5 miliar tidak bisa mengikuti, namun faktanya memenangkan lelang.

Dari 3 keganjilan diatas kami menduga telah terjadi persengkokolan lelang, dimana hal ini bertentangan dengan etika pengadaan dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi : “bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat“.

Sementara itu, dalam penelusuran FKMS harga kontrak sebesar Rp36.921.320.000 teramat mahal. Harga tertinggi dipasaran sebesar Rp31.8025.000.000,-. Sehingga kami menduga terdapat kerugian negara sebesar Rp5.118.820.000,-. Korupsi tenda bisa membuka tabir siapa khofifah? Apakah dia seorang yang bersih seperti yang selama ini dia gembar-gemborkan? Ataukah dia seperti mereka yang pernah berurusan dengan KPK. Biarlah waktu yang menjawabnya. Namun sekali lagi FKMS tegaskan Ada Korupsi, Laporkan!!!

Hormat Kami
FKMS

(Sutikno)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *